Plt Sekjen PDIP: DPR Bertanggung Jawab Wujudkan Musyawarah Mufakat

iWartaONE-Plt Sekjen PDIP: DPR Bertanggung Jawab Wujudkan Musyawarah Mufakat TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap berdialog dan mengajak semua pihak secepatnya bermusyawarah menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD). "Pilpres sudah selesai, dan presiden sudah dilantik. Kini saatnya bergotong-royong membangun negeri," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto‎, Sabtu, (1/11/2014). Hasto menyebutkan saatnya DPR bertanggung jawab mewujudkan musyawarah-mufakat dalam mengambil keputusan. Ditegaskan PDIP sangat menyesalkan atas praktik politik "asal menang" yang ditunjukkan terkait dengan pengisian jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan. Dia mengimbau agar pimpinan dan anggota DPR-RI seharusnya memegang teguh janji jabatan untuk selalu berpedoman pada Pancasila. "Musyawarah-mufakat seharusnya menjadi cara terbaik pengambilan keputusan di DPR-RI," ujarnya. Lebih-lebih, kata Hasto, dengan tradisi yang selama ini telah berlangsung lama bahwa penetapan pimpinan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas. "Bagaimanapun suara rakyat pada pemilu legislatif yang lalu tidak bisa diabaikan," tegasnya. "Tindakan sepihak menerapkan pimpinan alat kelengkapan dewan tanpa terpenuhi kuorum keanggotaan komisi dan kuorum jumlah fraksi adalah bentuk nyata dari pelanggaran tatib DPR itu sendiri," Hasto menambahkan. Hasto mengatakan apa yang diperjuangkan Fraksi PDIP DPR-RI bukanlah terkait perebutan jabatan. Perjuangan diletakkan untuk mengembalikan ruh dari demokrasi itu sendiri. "Saatnya pimpinan dan anggota DPR RI memegang teguh janji jabatan dan menampilkan tradisi demokrasi yang matang, berkeadaban dan tidak menang-menangan. Itulah yang menjadi harapan rakyat," ujar Hasto

Categories: Politik